Pada 10 Januari, anggota komite khusus Majelis Prefektur Kagawa mengadakan pertemuan. Para pembuat perundangan berkumpul untuk secara resmi mengumumkan rancangan undang-undang terkodifikasi terbaru yang mereka yakini dibutuhkan warga negara mereka: batasan yang ditetapkan pemerintah tentang jumlah waktu anak untuk menghabiskan waktu bermain video game secara legal.
Tata cara yang diusulkan akan membatasi jumlah waktu anak-anak usia sekolah menengah atas atau yang lebih muda untuk dapat bermain game setiap hari, dan dengan demikian berlaku untuk semua penduduk prefektur usia 17 atau lebih muda, serta mereka yang tidak akan lulus sekolah sampai mereka berusia 18 tahun. Di bawah hukum, anak-anak akan diizinkan untuk bermain video game hanya satu jam sehari pada hari kerja, dan tidak lebih dari 90 menit pada akhir pekan dan hari libur. Komite mengutip perlunya tindakan pemerintah terhadap adiksi video game dan internet sebagai motivasi pendorong di balik proposal tersebut.
Tetapi di sisi lain, video game selama beberapa dekade, menjadi salah satu hal utama yang dikhawatirkan oleh orang tua Jepang yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak mereka. Salah satu keprihatinan yang paling umum dari orang tua adalah anak-anak dengan terlalu banyak waktu luang akan membuangnya dalam arcade, bukan karena mereka takut anak bisa terlibat perkelahian, diculik, atau mengisap asap rokok saat mereka di sana, tetapi tetap ada stigma bahwa memainkan joystick itu bisa membusukkan pikiran.
Selain membatasi berapa banyak waktu yang dapat dihabiskan anak-anak untuk bermain video game setiap hari, peraturan yang diusulkan juga menetapkan batasan kapan anak-anak diizinkan bermain video game. Anak-anak sekolah menengah harus meletakkan gamepad mereka pada jam 10 malam, sedangkan anak-anak yang lebih kecil harus berhenti bermain pada jam 9.
Proposal itu tidak menyebutkan apa yang seharusnya dilakukan anak-anak alih-alih bermain game, dan tidak ada saran untuk penggunaan waktu luang anak yang lebih konstruktif. Jika diratifikasi, proposal tersebut akan menjadi larangan pertama di Jepang. Sementara saat ini tidak ada hukuman yang diberikan pada anak-anak bila melebihi batas harian, komite mengatakan mereka sekarang mengumpulkan opini publik dan dapat menyesuaikan proposal sebelum diperkenalkan pada sesi pleno reguler majelis bulan depan.
Beberapa negara memang menerapkan pembatasan waktu main, terutama pada game online; yang umumnya memiliki data akurat pada pemainnya. Hanya saja rancangan perundangan ini nampaknya kecil kemungkinannya bisa disetujui akibat masih banyak aspek yang masih kabur seperti apa hukuman untuk gaming “ilegal”, penggunaan waktu bila beberapa game dimainkan bersamaan, ataupun streaming game. Pada dasarnya hal ini seharusnya lebih menjadi tanggung jawab orang tua atau wali yang punya opsi efektif seperti menyita gadget/konsol/pc atau mematikan infrastruktur yang relevan.
Sumber: Soranews